logo

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2015

Written by eko winarno on . Posted in Berita Daerah

Dengan  adanya beberaPeraturan Bupati No. 10 Tahun 2015pa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang kurang efektif pelaksanaannya, maka diperlukan adanya penyempurnaan pengaturan dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro guna percepatan pembangunan daerah. Telah diundangkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Peraturan Bupati tersebut dapat di download di sini

64 total views, no views today

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2015

Written by eko winarno on . Posted in Berita Daerah

Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2015Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, khususnya pada pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pos dan telekomunikasi. Telah diundangkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro. Peraturan Bupati tersebut dapat di download di sini

67 total views, no views today

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2015

Written by eko winarno on . Posted in Berita Daerah

Nomor 8 Tahun 2015Telah diundangkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pembentukan Wali Amanat Desa. Adapun Tujuan dari Wali Amanat Desa adalah terwujudnya lembaga independen di tingkat desa yang mengawal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Wali Amanat Desa terdiri dari unsur yang ada dalam masyarakat desa yang mempunyai ketokohan kuat, meliputi:
  1. tokoh masyarakat
  2. tokoh agama
  3. tokoh pemuda
  4. tokoh wanita
  5. tokoh budaya
  6. organisasi masyarakat
  7. masyarakat miskin dan/atau
  8. kelompok difabel
Wali Amanat Desa mempunyai tugas:
  1. mengawal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa;
  2. mempercepat terwujudnya Gerakan Desa Sehat dan Cerdas;
  3. meminimalisir dan memfasilitasi penyelesaian konflik horizontal di desa;
  4. mewujudkan modal sosial di perdesaan, dengan tumbuhnya saling percaya dan partisipasi; dan
  5. mengawasi pelaksanaan prinsip welas asih.

70 total views, 1 views today

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2015

Written by eko winarno on . Posted in Berita Daerah

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 Adapun tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama adalah tersedianya informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan tersedianya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sedangkan Kegunaan dari Indikator Kinerja Utama adalah menetapkan rencana kinerja tahunan, menetapkan rencana kerja tahunan dan penganggarannya, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD tahun 2013-2018. Telah diundangkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018.  

98 total views, no views today

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2015

Written by eko winarno on . Posted in Berita Daerah

Perbup 05Bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.   Telah diundangkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

122 total views, no views today

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2015

Written by eko winarno on . Posted in Berita Daerah

Perbup 04Dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas  dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan perubahan dan penataan kembali mengenai jenis dan jumlah UPTD pada masing-masing Dinas.   Telah diundangkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro.  

66 total views, 1 views today

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2015

Written by eko winarno on . Posted in Berita Daerah

Perbup 02Maksud diberikannya ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diberikannya ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi adalah
  1. Mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
  2. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan;
  3. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
  4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
  5. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial; dan
  6. Mewujudkan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas
  Telah diundangkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Untuk Desa Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

80 total views, no views today

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2015

Written by eko winarno on . Posted in Berita Daerah, Uncategorized

Perbup 01 Bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa diperlukan pendanaan dalam pelaksanaannya dengan sumber pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Telah diundangkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Sementara Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.    

98 total views, 1 views today

Penyuluhan Hukum Di Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

Written by eko winarno on . Posted in Berita Daerah

IMG_20150226_105107_editGuna mendukung percepatan Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro sebagaimana 9 (sembilan) isu utama yang telah dicanangkan Bapak Bupati Bojonegoro, Bagian Hukum dan Peraturan Perundang – undangan melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 26 Pebruari 2015 di Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dengan mengambil tema Pencegahan Tindakan Kriminal (Tipikor) dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai dengan Azas – azas Umum Pemerintahan Yang Baik seiring dengan perubahan peraturan perundang – undangan mengenai Pemerintahan Daerah dan Desa. Adapun narasumber yang dihadirkan pada penyuluhan hukum ini. Yakni dari Staf Ahli Bupati Bojonegoro Bidang Politik dan Hukum, Jaksa Fungsional/Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro dan Kasubag Bantuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan tersebut dihadiri unsur-unsur Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat dengan jumlah sekitar 50 s/d 100 orang. Masyarakat sendiri sangat antusias mengikuti penyuluhan hukum tersebut. Adapun Jadual Penyuluhan hukum selengkapnya sebagai berikut: 1. 29 Januari 0215 09.00 WIB Kantor Camat Baureno 2. 12 Februari 2015 09.00 WIB Kantor Camat Tambakrejo 3. 26 Februari 2015 09.00 WIB Kantor Camat Sekar 4. 12 Maret 2015 09.00 WIB Kantor Camat Gayam 5. 26 Maret 2015 09.00 WIB Kantor Camat Kasiman.

65 total views, no views today