logo

Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR JABATAN DAN NAMA PEJABAT

PADA BAGIAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

( Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2008 Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah No. 7  Tahun 2011)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor  6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretrariat Kabupaten Bojonegoro sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun 2011,  Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan berada di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga)  Sub Bagian, yaitu  :
  1. Sub Bagian Peraturan Perundang – undangan.
  2. Sub Bagian  Bantuan Hukum.
  3. Sub Bagian  Dokumentasi Hukum.
Masing-masing Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang staf.                                     Sub Bagian Peraturan Perundang – undangan                                                                                                      Sub Bagian Peraturan Perundang -undangan mempunyai tugas meneliti perumusan  Rancangan Peraturan Perundang – undangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya. Didalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian  Peraturan Perundang – undangan ini mempunyai fungsi :
  1. Pelaksanaan perkembangan Hukum pada umumnya  dan pada khususnya yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah;
  2. Melakukan penelitian, pengumpulan dan pengolahan Data Hukum yang berkembang dengan tugas Pemerintah Daerah ;
  3. Persiapan rancangan Peraturan Daerah dan meneliti Produk – produk Hukum lainnya ;
  4. Menelaah dan mengevaluasi Peraturan Perundang – undangan  ;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Bantuan Hukum                                                                                                                               Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam menyelesaikan  masalah Hukum dan pelayanan Bantuan Hukum. Di dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi ;
  1. Penyelesaian persoalan persoalan Hukum  yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah ;
  2. Pemberian bantuan dan perlindungan Hukum kepada unsur Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan dan sengketa sewa menyewa perumahan ;
  3. Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum ;
  4. Penyelenggaraan  tugas lain yang  diberikan  Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Dokumentasi Hukum                                                                                                                            Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan Dokumentasi dan publikasi Produk – produk Hukum, Lembaran Daerah serta mengatur penyebaran Dokumen Hukum. Didalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai Fungsi :
  1. Pengumpulan serta pendokumentasian Produk Hukum ;
  2. Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah. ;
  3. Pempublikasian serta penyebarluasan Produk – produk Hukum ;
  4. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.

420 total views, 4 views today