Kamis s/d Jumat, 6 dan 7 Juli 2017 bertempat di Hotel Swiss Bellin Malang Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mengadakan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh staff/Petugas Pengelola Dokumentasi Hukum Kabupaten/Kota se-Jawa Timur . Kegiatan ini dilaksanakan agar memberikan wawasan pengetahuan pengelolaan JDIH, sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran dan berkomunikasi antar anggota jaringan dengan pusat jaringan untuk kemajuan dan pengembangan JDIH di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Praktisi Teknologi Informasi dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Adapun materi yang diberikan antara lain : Kebijakan keamanan informasi dalam pengelolaan website, Pengelolaan Content Management System pada website JDIH dan Pengelolaan C-Panel dalam manajemen Keamanan Informasi Website JDIH.  

508 total views, no views today

Rabu, 19 Oktober 2016 sampai dengan Kamis 20 Oktober 2016 dengan mengambil tema “Pengembangan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum antara Pusat Jaringan Provinsi dengan Anggota Jaringan Kabupaten/Kota di Jawa Timur” bertempat di Hotel Aria Gajayana Malang diadakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bagian Hukum dan Kasubag Dokumentasi Hukum Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang berjumlah sebanyak 76 orang. Kegiatan ini dilaksanakan agar memberikan wawasan pengetahuan pengelolaan JDIH, Menyamakan pemahaman yang sama tentang aplikasi Integrasi JDIHN dalam pengelolaan JDIH antara Provinsi sebagai pusat Jaringan dan Kabupaten/Kota sebagai anggota jaringan dan sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran dan berkomunikasi antar anggota jaringan dengan pusat jaringan untuk kemajuan dan pengembangan JDIH di Provinsi Jawa Timur.

Pada Rakor kali ini Biro Hukum Provinsi Jawa Timur menghadirkan narasumber dari BPHN Jakarta, Praktisi Teknologi Informasi BPHN Jakarta dan Praktisi Teknologi Informasi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Adapun materi yang diberikan meliputi Pengelolaan JDIH Hukum di daerah, Teknis Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-Undangan dan Teknis Pembuatan Katalogisasi Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan Keamanan Informasi dalam Pengelolaan Website SKPD Provinsi Jawa Timur dan Pengelolaan C-Panel dalam manajemen Keamanan Informasi Website JDIH. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur Dr. Himawan Estu Bagijo, SH, MM.

 

521 total views, no views today

Senin, 11 April 2016 bertempat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Lantai IV Jl. Pahlawan Nomor 110 Surabaya diadakan Pelatihan Bimtek Website bagi anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Kegiatan diikuti oleh Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Ponorogo. Materi disampaikan oleh Dendy Eka Puspawadi, SSi dan I Wayan Rudy Artha, S.Kom dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur.

528 total views, no views today

Senin, 21 Maret 2016 Tim dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur mengadakan Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota (JDIH) di Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Tim Dipimpin oleh Kepala Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur Sri Hadjarwati, SH. MH. Kegiatan ini rutin diadakan setiap tahun, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengelola JDIH Kabupaten/Kota dan melihat hasil pengelolaan JDIH di Kabupaten/Kota di Jawa Timur sejauhmana kemajuan serta mungkin kesulitan yang mungkin dialami dalam pengelolaan selama mengelola JDIH.

432 total views, no views today

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan JDIH, petugas pengelola JIDH Bagian Hukum Kabupaten Bojonegoro mengikuti pelatihan website bagi Anggota JDIH Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Setda Prov Jawa Timur. Pelatihan pengelolaan JDIH dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015. Selain dari Kabupaten Bojonegoro, peserta pelatihan yang hadir antara lain dari Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto.

Pada kesempatan tersebut para peserta pelatihan diberikan berbagai materi agar web JDIH dapat terkelola semakin baik dan masyarakat yang membutuhkan informasi berkaitan dengan produk hukum daerah dapat memanfaat website JDIH yang ada. Materi yang disampaikan oleh Narasumber diantaranya memanfaatkan upload produk hukum secara satu per satu dan secara massal/berkelompok, memanfaatkan fitur widget, membuat kategori dengan memanfaatkan fitur WP-File base dan materi lainnya. Para peserta pelatihan sangat antusias sekali mengikuti kegiatan ini, diharapkan kegiatan seperti ini dapat terlaksana secara berkala. Selain menambah wawasan juga kegiatan ini bisa meningkatkan komunikasi para anggota Web JDIH se-Provinsi Jawa Timur sehingga terjadi alih informasi yang baik.

443 total views, no views today

Bahwa Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam baik oleh orang perseorangan, korporasi, mauoun badan hukum lainnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup yang merupakan hak konstitusi setiap warga negara.   Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu kewajiban hukum bagi perusahaan yang sedang melakukan kegiatan atau usaha untuk mengantisipasi, memelihara, dan memperhatikan serta mengatasi permasalahan dampak sosial budaya, dampak ekonomi dan dampak kesehatan masyarakat akibat usaha yang dilakukannya.   Telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2015

1,141 total views, no views today

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang pada intinya menyatakan : “Kepala Daerah mengajukan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.   Telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2015    

1,213 total views, no views today

Ibadah Haji merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh umat Islam setiap tahun untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, sehingga pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang menunaikan ibadah Haji, maka diberikan biaya transportasi jamaah Haji di daerah.   Telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2015.  

1,093 total views, no views today

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kab. Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.   Telah diundangkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2015.

533 total views, no views today

Dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro, perlu dilakukan perubahan dan penataan kembali mengenai jenis dan jumlah UPTD Dinas tersebut.   Telah diundangkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2015

524 total views, no views today

Guna mengakomodir adanya pergeseran anggaran antar obyek belanja dan rincian obyek belanja berdasarkan pada pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Selanjutnya untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada APBN Tahun Anggaran 2015 dan ketentuan Lampiran V angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014. Telah diundangkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2015

516 total views, no views today

Guna menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Bahwa Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang menerapkan PPK-BLUD.   Telah diundangkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2015.

485 total views, 1 views today